DINAMIKA TATA RUANG DAN KONFLIK DI TANAH PAPUA: Analisis Urbanisasi dan Kepentingan Proyek Strategis Nasional (bag.1)

Abstrak

Artikel bagian pertama ini mengkaji kompleksitas kebijakan pemekaran wilayah di Papua di tengah dinamika konflik dan isu kesejahteraan. Dengan fokus pada perbandingan antara pemekaran Provinsi Papua (DOB) dan rencana pemekaran Kabupaten Grime Nawa, artikel ini menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat kebijakan pemekaran, serta dasar hukum yang melandasinya. Tinjauan ini juga menyentuh spekulasi mengenai lobi politik dalam proses pengambilan keputusan.

Pendahuluan

Tanah Papua, dengan kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman budayanya, senantiasa menjadi pusat perhatian dalam diskursus pembangunan nasional Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, kebijakan pemekaran wilayah telah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan penanganan konflik di Papua. Namun, implementasi kebijakan ini kerap kali diwarnai berbagai tantangan, mulai dari dinamika internal masyarakat hingga dugaan kepentingan terselubung. Bagian pertama ini akan mengulas lanskap kebijakan pemekaran di Papua, menyoroti kasus pemekaran provinsi baru dan rencana pemekaran Kabupaten Grime Nawa dari Kabupaten Jayapura, serta menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran atau hambatan dalam proses tersebut.

Tinjauan Kebijakan Pemekaran Wilayah di Papua

1. Dasar Hukum Pemekaran Daerah: Uraian mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 sebagai landasan hukum pembentukan dan pemekaran daerah di Indonesia. Penekanan pada persyaratan dasar (kewilayahan, kapasitas daerah) dan persyaratan administratif.
2. Pemekaran Provinsi Papua: Prioritas dan Kecepatan Persetujuan: Analisis mengenai faktor-faktor yang mendorong persetujuan cepat pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga provinsi baru (Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan). Faktor-faktor yang diidentifikasi meliputi:
   • Pendekatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
   • Pertimbangan keamanan dan stabilitas di wilayah rawan konflik.
   • Aspirasi kuat dari sebagian masyarakat dan tokoh adat/lokal.
   • Dukungan payung hukum spesifik dari revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua Nomor 2 Tahun 2021).
3. Hambatan Rencana Pemekaran Kabupaten Grime Nawa: Identifikasi kendala yang memperlambat rencana pemekaran Grime Nawa dari Kabupaten Jayapura. Poin-poin penting meliputi:

• • Usulan yang telah lama belum terealisasi (lebih dari 20 tahun).
  • Kurangnya kesatuan dan koordinasi antar kelompok masyarakat dan pemerintah daerah.
  • Isu kelengkapan dokumen dan kebutuhan konsolidasi aksi.
  • Pengaruh moratorium pemekaran daerah (sebelumnya) dan prioritas nasional yang berbeda.

Dinamika Lobi Politik dan Spekulasi “Permainan Uang”

Bagian ini akan membahas dugaan adanya lobi politik dan spekulasi “permainan uang” dalam proses pemekaran. Meskipun sulit dibuktikan secara hukum tanpa data konkret, fenomena ini sering menjadi bagian dari wacana publik.

• Lobi Politik: Pembahasan mengenai lobi politik sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang sah, di mana elite lokal dan tokoh masyarakat berupaya meyakinkan pembuat kebijakan.
• Spekulasi “Permainan Uang”: Pengakuan terhadap adanya spekulasi publik terkait praktik korupsi/gratifikasi, mengingat potensi anggaran dan sumber daya yang akan dikelola oleh daerah otonom baru. Penekanan bahwa hal ini adalah tuduhan serius yang memerlukan bukti.

Kesimpulan Bagian 1

Bagian pertama ini menyimpulkan bahwa pemekaran wilayah di Papua didorong oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan administratif hingga aspirasi politik. Kecepatan persetujuan pemekaran provinsi yang kontras dengan hambatan pemekaran kabupaten menunjukkan adanya prioritas kebijakan nasional dan kompleksitas dinamika internal. Dugaan adanya lobi politik menjadi bumbu dalam proses ini, meskipun spekulasi tentang praktik korupsi memerlukan kajian lebih lanjut. (bersambung bagian 2 “Kepentingan Nasional” yang Terselubung: Sumber Daya, Keamanan, dan Fragmentasi)

#SAPAPUA #SATABI