Prabowo-Putin Sepakati Kemitraan Strategis, Proyek Spaceport Biak Masuk Agenda Pembahasan

Doyo Baru, 24 Juni 2025, (dari berbagai sumber) — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Rusia pada 18–19 Juni 2025, memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin. Kunjungan bilateral ini menandai babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia, yang mencakup bidang pertahanan, energi, teknologi luar angkasa, pendidikan, hingga investasi bersama. Salah satu topik yang menjadi sorotan adalah rencana pengembangan bandara antariksa di Pulau Biak, Papua, yang tengah dalam tahap pembahasan teknis antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Antariksa Rusia, Roscosmos.
Kemitraan Menyeluruh Indonesia–Rusia
Dalam pertemuan di Moskow, kedua kepala negara menyepakati peningkatan hubungan bilateral ke tingkat Comprehensive Strategic Partnership. Penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara instansi terkait dari kedua negara, meliputi kerja sama pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, serta digitalisasi dan keamanan siber.
Poin penting dalam kemitraan ini adalah pembentukan dana investasi bersama senilai €2 miliar atau sekitar Rp 34 triliun, yang akan dikelola secara bersama oleh Indonesia Sovereign Wealth Fund (Danantara) dan Russian Direct Investment Fund (RDIF). Dana ini dirancang untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis dan pengembangan teknologi tinggi di kedua negara.
Energi dan Penerbangan: PLTN dan Rute Baru
Dari sisi energi, Rusia menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama berkapasitas 500 megawatt. Selain itu, kerja sama dalam bidang minyak dan gas juga diperluas melalui pembukaan jalur perdagangan baru.
Dalam bidang transportasi udara, pemerintah Rusia menyambut baik rencana pembukaan rute penerbangan langsung Moskow–Denpasar dan mempertimbangkan jalur ke kota-kota besar lain di Indonesia seperti Jakarta dan Makassar. Penerbangan ini dinilai dapat meningkatkan konektivitas pariwisata dan ekonomi antarnegara.
Dukungan untuk Keanggotaan BRICS dan Prinsip Non-Blok
Presiden Putin secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap rencana Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh dalam kelompok ekonomi BRICS. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif dan tidak memihak dalam dinamika geopolitik global.
Menuju Biak Spaceport: Aspek Strategis dan Teknis
Salah satu pembahasan penting yang turut dibicarakan secara mendalam adalah kelanjutan rencana pembangunan bandar antariksa atau spaceport di Pulau Biak, Papua. Rusia melalui badan antariksa Roscosmos telah mengajukan proposal dukungan teknis dan teknologi untuk membangun fasilitas peluncuran roket sipil kelas berat, termasuk kemungkinan penggunaan roket Soyuz yang selama ini menjadi tulang punggung misi antariksa Rusia.
Kepala Roscosmos, Yuri Borisov, sebelumnya menyampaikan bahwa lokasi Pulau Biak dianggap ideal secara geografis karena berada dekat garis khatulistiwa, memungkinkan efisiensi bahan bakar dan kemudahan lintasan orbit untuk peluncuran satelit maupun wahana eksplorasi luar angkasa.
Menurut informasi dari BRIN, kajian awal telah dilakukan terhadap lokasi yang diajukan, dan diskusi teknis saat ini mencakup aspek keamanan penerbangan, regulasi lingkungan, keterlibatan masyarakat adat setempat, serta potensi kerja sama penelitian dan pelatihan sumber daya manusia. Proyek ini dirancang sebagai fasilitas peluncuran multilateral, terbuka bagi kerja sama internasional, dan dipastikan tidak memiliki tujuan militer.
Partisipasi Lokal dan Tantangan Etika
Isu yang turut mencuat dalam pembahasan adalah keterlibatan masyarakat Biak dan pentingnya konsultasi publik yang adil dan transparan. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa setiap bentuk pembangunan di Papua, termasuk proyek spaceport, akan memperhatikan prinsip keberlanjutan, menghargai hak-hak masyarakat hukum adat, serta memberikan manfaat ekonomi langsung kepada warga setempat.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar proyek teknologi, tetapi juga bagian dari diplomasi perdamaian dan kemajuan bersama. “Kami berkomitmen untuk tidak memaksakan agenda, tetapi mendukung sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Indonesia,” ujarnya.
Belum Ada Kepastian Pendanaan Proyek
Meski rencana pembangunan spaceport Biak telah masuk dalam agenda kerja sama strategis, hingga saat ini belum terdapat komitmen dana khusus dari Rusia untuk proyek tersebut. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap proyek akan melalui kajian teknis, hukum, dan kelayakan yang ketat sebelum memasuki tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, pemberitaan yang menyebut Rusia telah mengucurkan dana Rp 37 triliun untuk pembangunan bandara antariksa tersebut dinyatakan tidak akurat.
Menatap Masa Depan Teknologi Indonesia
Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa Indonesia akan terus membuka diri terhadap kolaborasi teknologi tinggi yang mendukung kemajuan bangsa dan perdamaian dunia. “Indonesia tidak ingin hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bagian dari pembuatnya. Kerja sama dengan Rusia ini adalah bagian dari langkah strategis menuju kedaulatan teknologi,” ujarnya di Kremlin Palace.
Kunjungan ini menandai hubungan bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia, dan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk berkiprah lebih luas di bidang luar angkasa, energi, dan diplomasi internasional.
Pendapat Masyarakat Adat dan Gereja Mengenai Spaceport Biak
Masyarakat Adat: Tuntutan Kepastian dan Perlindungan Tanah Ulayat
Dalam pertemuan publik dan penyerahan aspirasi melalui Gerakan Masyarakat Byak’Si beberapa tahun lalu (2022), perwakilan masyarakat adat menyuarakan kekhawatiran soal hak ulayat dan tata kelola pembangunan:
“Kami meminta Sinode GKI serta persektuan gereja dunia untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana pembangunan landasan antariksa di Biak Numfor sesuai dengan permintaan masyarakat Biak/Warbon.”
Mereka menegaskan bahwa walaupun telah ada negosiasi ganti rugi dan penyerahan lahan, aspek pertimbangan adat dan kompensasi belum cukup dipenuhi.
Gereja GKI Tanah Papua: Seruan Tegas Perjuangkan Hak Umat
Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua juga turut mendukung suara masyarakat adat. Dalam pernyataannya, Maichel Awom, perwakilan Tim Gerakan Masyarakat Biak-Si, meminta lembaga gereja untuk memainkan peran aktif dalam melindungi masyarakat:
“Di atas hak ulayat masing-masing marga itulah tempat mencari dan mempertahankan hidup. Sehingga diharapkan GKI sebagai wadah keagamaan, dapat memperhatikan persoalan hak ulayat yang dihadapi oleh masyarakat Biak,” tegas Maichel Awom
Sinode GKI selanjutnya diminta “bersikap tegas, perjuangkan hak umat di Pulau Biak” serta mendukung Ketua Klasis Biak Utara agar hak ulayat terjaga dari proyek semacam spaceport.